Rabu, 31 Oktober 2012

Sistem Accuisatoir


Bukti Bahwa KUHAP Menganut Sistem Accuisatoir

Menurut Sistem Accuisatoir adalah Terdakwa adalah pihak (Subyek) dan bukan obyek yang diperiksa. Pengertian Accusatoir dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata dari menuduh terhadap seorang tersangka, yaitu seorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subyek semata-mata ketika berhadapan dengan kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak masing-masing, mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai Hukum Pidana yang berlaku (Hukum Positif).
Bukti bahwa KUHAP mengadopsi sistem accuisatoir adalah sebagai berikut;
1.      Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1).
2.      Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan 3).
3.      Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat1).
4.      Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 2).
5.      Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52).
6.      Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan, juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/ terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo. Pasal 177 ayat 1).
7.      Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
8.      Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55).
9.      Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58).
10.  Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang  serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59).
11.  Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan artau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60).
12.  Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkutpautnya dengan kepentingan tersangka/ terdakwa (Pasal 61)
13.  Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak kelurganya (Pasal 62 ayat 1).
14.  Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan  untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2 ).
15.  Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16.  Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, saksi a de charge (Pasal 65).
17.  Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18.  Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakukan, penagkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan degan hukum (Pasal 68).
Dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHAP terutama yang telah disebutkan di atas bahwa terdakwa memepunyai hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam proses peyidikan dan penyelidikan. KUHAP yang digunakan dalam system peradilan di Indonesia menganut system accuisitoir.

Selasa, 23 Oktober 2012

resum waris



BAB I
A.      Sejarah Hukum Waris Islam di Indonesia
1.       Pada masa sebelum Kolonial Belanda
2.       Pada masa Kolonial Belanda
3.       Pada Masa Pendudukan Jepang
4.       Pada Masa Kemerdekaan sampai pada saat ini
B.      Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan                            
Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkanya dan diundangkanlah Undang Undang tentang peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Dengan lahirnya UU ini seakligus mempertegas kekuasaan peradilan agama sbagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainya. Dalam Pasal 49 yang berbunyi sebai berikut
1.       Pengadilan agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :
a.       Perkawinan
b.      Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukuan bedasarkan hukum islam
c.       Wakaf dan shadaqah.
2.       Bidang perkawinan yang di maksud ayat 1 huruf a ialah hal-hal yang diatur undang-undang bedasarkan hukiun islam
3.       Bidang kewarisan yang si maksud ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, harta peningalan, bagian ahli waris,dan malaksanakan pembagian harta peninggalanya.
Pembagian Berdasarkan Putusan Pengadilan
Pembagian harta warisan bedasarkan putusan pengadilan juga termasuk fungsi kewengan Pengadilan agama dala menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat :
1.       Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.       Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung “amar” atau “diktum” yang bersifat “condemnatoir” yaitu putusan mengandung peryataan “melaksanakan pembagian”.


Pembagian Berdasarkan Permohonan
Dasar yang menjadi pembagian bedasarkan permohonan pertolongan olah Pengadilan Agama haru memenuhi syarat sebagai berikut :
1.       Harta warisan yang akan di bagi di luar sengketa perkara pengadilan.
2.       Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.
C. Kompilasi HUkum Islam di Indonesia Mengenai Kewarisan
Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mentri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama, yang isinya membentuk panitia pengumpulan bahan dan merancang kompilasi hukum islam yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang selanjutnya digunakan oleh Pengadilan Agama dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya.

BAB II
Dasar Hukum Waris Islam, Asbabun Nuzul, dan Asas-asasnya
A.      Ayat-Ayat Al Qur’an
Ayat-ayat yang berkaitan dengan dengan masalah kewarisan baik secara langsung dan tidak langsung dapat di jumpai dalam beberapa surat dan ayat yang berkenaan dengan
1.       Tanggung Jawab Orang tua dan anak
2.       Harta Pustaka dan Pewarisnya
3.       Aturan Pembagian Harta Warisan
4.       Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan yatu :
a.       Dzul-Arham (pertalian darah)
b.      Ulul Qurban (Harus diberi rezeki harta peningalanya)
c.       Tentang kewajiban seseorang meningalkan dunia untuk berwasiat
d.      Tanggung Jawab ahli waris
e.      Berwasiat kepada istri
f.        Ulul ahram yang lebih dekat
g.       Anak angkat
B.      Hadis yang berkaitan dengan masalah Kewarisan
1.       Tata Cara untuk Mengadakan Pembagian warisan
2.       Orang beda agama tidak saling mewarisi
3.       Bagian anak perempuan, cucu permpuan dan saudara perempuan
4.       Bagian datuk dan harta warisan cucunya
5.       Bagian nenek dari cucu yang tak punya ibu
6.       Paman menjadi ahli waris ponakanya
7.       Bayi sama haknya dengan orang dewasa
8.       Pembunuh pewaris tidan menjadi ahli waris
9.       Tentang ashabah
10.   Tentang ‘Aul
11.   Waktu untuk memnetapkan kematian
12.   Anak zina dan li’an
C.      Asas Asas Hukum Kewarisan Islam
1.       Asas Ijbari
2.       Asas Bliateral
3.       Asas Individual
4.       Asas Keadilan Berimbang
5.       Kewarisan semata akibat Kematian

BAB III
Tentang Biaya Perawatan, Hibah, Wasiat, dan Utang Pewaris
A.      Biaya perawatan Pewaris
Biaya yang di keuarkan untuk keperluan si mayit mulai dari saat meningalnya sampai menguburnya.
B.      Hibah Pewaris
Ketentuan hukum islam tentang pelaksanaan hibah
1.       Penghibahan dilakukan semasa hidup, juga peyerahan barabg yang di hibahkan.
2.       Berahlinya barang bhibah harus kepada orang yang cakap hukum , kalau si penerima belum cakap hukum amaka dilakukan oleh wwalinya.
3.       Terdapat pernyataan pada saat penghibahan oleh pemberi hibah.
4.       Penghibahan dilaksanakan dihadapan beberapa saksi
C.      Wasiat Pewaris
Pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1.       Ijab Kabul
2.       Ijab Kabul harus tegas dan pasti
3.        Ijab Kabul harus dilakukan oleh norang yang memenuhi persyaratan untuk itu
4.       Ijab Kabul tidak mengandung ta’liq
D.      Utang Pewaris
Para ahli hukum islam mengelompokan utang sebagai barikut :
1.       Utang terhadap seseama manusia
2.       Utang terhadap Allah SWT

BAB IV
Harta Warisan Dan Sebab Mendapat Warisan
A.      Harta Warisan
Harta peninggalan terdiri dari :
1.       Benda dan sifat yang memepunyai kebendaan
2.       Hak kebendaan
3.       Hak bukan kebendan
Hak yang berhubungan dengan si mayit :
1.       Zakat ata harta peningalan
2.       Biaya pemeliharan mayat
3.       Biaya utang yang masih di tagih kreditor
4.       Wasiat
B.      Sebab Mendapat Warisan
1.       Karena hubungan perkawinan
2.       Adanya hubungan darah
3.       Karena memerdekakan si mayat
4.       Karena sesame islam
C.      Sebab tidak mendapatkan warisan
1.       Karena halangan kewarisan yang terdiri dari
a.       Pembunuhan b. Perbedaan agama
2.       Kelompok keutamaan dan hijab

BAB V
Warisan Ahli Waris Yang statusnya di Ragukan
1.       Anak yang masih dalam kandungan
2.       Orang yang hilang (mafquh)
3.       Orang yang mati serentak
4.       Orang yang tertawan (asir)
5.       Khuntsa
6.       Zawul Al-Ahram

BAB VI
Menentukan Ahli Waris Dengan Hijab
A.      Hijab
Dalam hukum waris islam hijab diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu;
1.       Hijab Hirman
Penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan warisan.
2.       Hijab Nuqsan
Penghalang yang menyebabkan seseorang berkurangnya bagian ahli waris
B.       Ashabah
Secara Umum ashabah terbagi menjadi 2, yaitu
1.       Ashabah Nasabiyah (hubungan darah) terbagi menjadi 3
a.       Ashabah bi Nafsi (karena dirinya sendiri)
b.      Ashabah bil Ghair (karena orang lain)
c.       Ashabah Ma’al Ghair (mewaris Bersama orang lain)
2.       Ashabah Sababiyah (memerdekakan budak)
C.      Furudhul Muqaddarah
Adalah bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan dalam Al Qur’an dan Hadis ada 6, yaitu: ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, dan 2/3.
Skema porsi
1.       Kelompok 1
Suami            = ½,…..                  ¼ jika ada anak,cucu dan seterusnya kebawah.
Istri                                = 1/4,…..              1/8 jika ada anak, cucu dan seterunya kebawah.
Ibu                 = 1/3,…..              1/6 jika ada anak,cucu dan saudara lebih dari 1
2.       Kelompok 2
Bapak
Datuk                           1/6
Nenek                                          “jika saudara lebih dari 1 = 1/3
Saudara seibu
3.       Kelompok 3
Anak perempuan
Cucu perempuan
Cicit perempuan                                                             1/2
Saudara perempuan sebapak seibu                                 “jika lebih dari 1 = 2/3
Saudara perempuan sebapak
4.       Kelompok 4
1 anak perempuan                                                  = ½
1 atau lebih cucu perempuan                             =1/6
1 saudara perempuan seibu sebapak              = ½
1 atau lebih saudara permpuan sebapak       = 1/6
D.      Cara Perhitungan
Adapun istilsh yang harus di mengerti yaitu
1.       Tamatsul (tm) Apabila bertemu 2 angka yang sama.
2.       Tadakhul (td)  Apabila bertemu 2 angka yang tidak sama, akan tetapi salah satu angka dapat di bagi dengan lainya.
3.       Tawafuq (tw)Apabila bertemu 2 angka yang tidak sama dan angka yang besar tidak dapat di bagi dengan angka terkecil, akan tetapi  dapat di bagi oleh angka yang sama.
4.       Tabayyun (tb) Apabila 2 angka yang tidak sama, tidak saling bermasukan, dan tidak dpat di bagi oleh angka yang sama kecuali angka 1.
E.       MUNAASAKHOT (MUNASAKAH)
Yaitu perpindahan hak wawris seseorang yang belum diterimanya selanjutnya diterima olehahli warisnya. Hal ini terhjadi apabila seseorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta pusaka. Maka bagianya akan beralih kepada ahli waris lainya.

BAB VII
Masalah Masalah Khusus
A.      Pengertian Masalah Khusus
Adalah persoalan persoalan kewarisan yang penyelesaiaanya menyimpang dari penyeesaian yang biasa. Di dalam hukum waris islam ditemui beberapa persoalan kewarisan yang harus diselesaikan secara khusus, yaitu teriri dari :
1.       Al-Gharawain (Umariyatani)
Kasus al-gharawain ini terjadi hanya dalam 2 kemungkina saja , yaitu
a.       Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris (ahli waris yang tinggal):suami, ibu, dan bapak.
b.      Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris (ahli waris yang tinggal):istri, ibu, dan bapak.
Adapun ahli waris yang tingal di sisni adalah adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada, akan tetapi terhiajb oleh bapak.
2.       Al-Musyarakah (Musyarikah)
Yaitu persoalankhusus untuk menyelesaikan persoalan kewarisan antara saudara seibu (laki dan perempuan sama saja) dengan saudara laki-laki seibu sebapak.
3.       Maslah datuk besama saudara
Saudara yang dimaksud di sisni adalah saudra laki-laki dn saudara prempuan seibu sebapak, saudraa laki-laki sebapak dan saudara perempuian sabapak. Yang menjadi persoalan di sisni adalah berapa besar bagian datuk? Untuk menjawab halini dapat diuraikan sebagai berikut:
1.       Dalam hal waris yang tinggal hanya terdiri dari datuk dan saudara saja. Datuk mempunyai dua kemungkinan  yaitu, datuk mendapat 1/3 dari harta, atau Muqasamah (berbagi sama dengan saudara).

2.       Dalam hal datuk bersama saudara dan shahibul fard yang lain masih ada
Dalam masalah ini penyelesaian lebih rumit, lebih khusus dan lebih beragam penyelesaianya. Untuk lebih jelas dapat di uraiikan:
a.       Al-akdariah
Yaitu apabila dalam hal seseorang meniggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, datuk dan 1 orang saudara seibu sebapak.
b.      Persoalan datuk dalam bentuk lain
1.       Datuk memperoleh 1/6 dari harta
2.       Datuk memperoleh 1/3 dari sisa, dan
3.       Datuk menjadi muqasamah bersama saudara.
Dalam hal datuk memeperoleh 1/3 dari sisia reedapat beberapa kemungkinana yaitu:
1.       Jika sisianya hanya 1/6, mkaka seluruhsisa diberikan untuk datuk
2.       Jika sisia kurang dari 1/6, maka untuk bagian datuk harus di genapkan 1/6
3.       Apabila sisinya tidak ada, maka untuk mbagian datuk harus dikeluarkan 1/6
4.       Apabila sisianya lebih dari 1/6, maka datuk dapat memeilih mana yang lebih menguntungkan (1/6 dari harta atau 1/3 dari sisa dan muqasamah).
B.      Auld an Raad
1.       Masalah Aul
Terjadinya masalah aul apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (missal 8/6) sedangkan biasanya harta elalu dibagi dengan penyebutnya, namun apabila ini dilakukan akan terjadi kesengajaan pendapatan, dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris. Untuk mencapai pembagian yang adil, maka pembagian harta didasarkan pada angka pembilang (aul), dan penyebutnya tidak di pergunakan.
2.       Masalah Raad
Terjadinya masalah raad apabila pembilang lebih kecil dibandingkan dengan penyebut (23/24), dan pada dasarnya merupakan kebalikan dari masalah aul. Pada dasarnya masalah aul kurangnya yang akan dibagi, pada raad adakelebihan setelah pembagian. Persoalan raad terjadi pada 2 kemungkinan, yaitu:
1.       Raad dalam hal ada suami atau istri

2.       Raad dalam hal suami atau istri tidak ada.
Raad empunyai beberapa poin penting diantaranya:
a.       Raad terjadi karena adanya harta sisa
b.      Raad terjadi jika tidak ada ahli waris yang ashsabah, karena kalau ada ashabah sisa harta menjadi bagian ashabah.
c.       Dalam hal taad, suami atau istri tidak boleh bertambah bagianya, maka untuk itu bagianya harus dikeluarkan terlebih dahulu, setelah bagian suami atau istri dikeluarkan barulah diadakan pembagian untuk shahibul fard yang lainya.
d.      Apabila terjadi raad,sedankan suami istri tidak ada, maka sisia pembagian di bagikan ke seluruh shahibul fard, dengan cara menggantikan angka AM (angka penyebut) dengan angka pembilang (cara pengerjaanya sama dengan aul).







“Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, 2004, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta”